KORANHeadline.com, KENDARI – Kawasan MTQ Kendari kini menjelma menjadi salah satu titik keramaian baru di ibu kota Sulawesi Tenggara.
Aktivitas ekonomi tumbuh pesat, tenant UMKM ramai diserbu pengunjung, dan geliat usaha rakyat mulai terasa hidup.
Di balik geliat positif itu, muncul pekerjaan rumah besar yang menuntut kehadiran serius Pemerintah Kota Kendari beserta dinas teknis terkait.
Evaluasi pasca kegiatan Harmoni Sultra memperlihatkan wajah lain dari ramainya kawasan tersebut.
Persoalan parkir liar di badan jalan, trotoar yang mulai dipadati pedagang, hingga penumpukan sampah saat pengunjung membludak menjadi catatan yang tak bisa diabaikan.
Direktur Perumda Utama Sultra, Akhmad Rizal, menilai pengelolaan kawasan MTQ tak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pengelola aset.
Menurut dia, Pemerintah Kota Kendari memegang peran kunci dalam memastikan kawasan itu berkembang menjadi ruang publik yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan.
“Pentingnya keamanan, ketertiban, dan pengelolaan sampah ini menjadi beban bersama, termasuk tanggung jawab Pemerintah Kota. Ini yang harus menjadi perhatian sentral. Kawasan ini sudah ramai, aktivitas ekonomi berjalan, maka tata kelolanya juga harus diperkuat,” kata Rizal.
Sorotan paling nyata terlihat pada persoalan parkir. Meski kantong parkir telah tersedia, kendaraan masih banyak memadati badan jalan di sekitar kawasan MTQ.
Kondisi itu tak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga mengurangi kenyamanan pengunjung.
Di titik inilah peran Dinas Perhubungan Kota Kendari dipandang krusial. Penataan arus kendaraan, penempatan petugas lapangan, hingga penegakan aturan parkir dinilai menjadi langkah mendesak agar kawasan MTQ tidak tumbuh menjadi pusat keramaian yang semrawut.
Masalah lain muncul di jalur pedestrian. Sejumlah titik trotoar mulai dimanfaatkan pedagang non-tenant, membuat fungsi ruang pejalan kaki terganggu.
Fenomena ini dinilai menjadi sinyal perlunya penataan kawasan yang lebih tegas.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari pun didorong mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban ruang publik, termasuk memastikan aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengambil hak pejalan kaki.
Belum selesai di situ, persoalan kebersihan juga menjadi perhatian. Volume sampah meningkat tajam saat kawasan dipadati pengunjung.
Jika tidak diantisipasi dengan sistem pengelolaan yang baik, wajah kawasan MTQ sebagai pusat ekonomi baru dikhawatirkan justru tercoreng.
Karena itu, instansi kebersihan di lingkup Pemkot Kendari dinilai perlu memperkuat armada pengangkutan, menambah fasilitas tempat sampah, serta mendorong edukasi kebersihan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Rizal menegaskan, pelaku UMKM juga harus memiliki kesadaran menjaga kawasan. Namun pembinaan dan pengawasan, kata dia, tetap membutuhkan kehadiran pemerintah sebagai regulator.
“Jangan hanya menikmati ramainya kawasan, tetapi tata tertibnya diabaikan. Pemerintah harus hadir, dinas teknis harus bergerak, dan semua pihak harus berkolaborasi agar kawasan MTQ benar-benar menjadi wajah baru Kota Kendari yang tertib dan modern,” tegasnya. (red)
