KORANHeadline.com, KENDARI – Musyawarah Daerah (Musda) ke XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara (Sultra) dijadwalkan terlaksana akhir Agustus 2025.
Kabarnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia direncanakan bakal menghadiri langsung agenda penting tersebut.
Ketua Panitia Musda XI DPD Golkar Sultra, Abu Hasan, mengungkapkan pelaksanaan Musda XI direncanakan digelar akhir Agustus 2025 dikarenakan Musda dilangsungkan secara berturut-turut di daerah dan ketua umum ingin menghadiri langsung, sehingga jadwal ditetapkan oleh pusat.
“Musda nanti akan dilakukan secara berturut-turut di masing-masing DPD di daerah, karena ketua umum DPP Pak Bahlil Lahadalia, ingin menghadiri langsung setiap Musda di seluruh provinsi,” terang Abu Hasan saat dikonfirmasi via telfon selulernya, Selasa (29/7/2025).
Dirinya menyampaikan kapanpun jadwal yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh DPP panitia di daerah akan melaksanakan sesuai petunjuk teknis dan aturan partai.
“Kalau jadwal dari DPP sudah keluar, kami di daerah siap, patuh dan tunduk terhadap juklat kapanpun dilaksanakan. Semua persiapan teknis sudah disiapkan, tinggal menunggu jadwal saja,” terang mantan Bupati Buton Utara.
Ia menjelaskan untuk tahapan pendaftaran calon ketua DPD baru bisa dibuka jika sudah ada jadwal tetap pelaksanaan Musda. Semua kader atau pengurus partai punya kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri, namun dengan syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi.
“Biasanya nanti tiga atau dua hari pelaksanaan Musda pendaftaran sudah dibuka,” terangnya.
Hingga saat ini ketua umum DPD I partai Golkar Sultra masih diemban oleh Herry Asiku sampai nantinya ditetapkan ketua baru dari hasil Musda. Hal ini mengacu pada surat keputusan DPP partai Golkar.
“Berdasarkan SK DPP kedua kepengurusan itu belum berakhir. Kalau soal akhir masa jabatan kaitannya dengan penyelenggaraan Musda itu diskresi DPP Golkar. Jika DPP menganggap sudah berakhir, diskresinya ada di DPP, apakah ketua DPD I mau dipelaksana tugaskan atau pelaksana baru. Kalaupun misalnya ada pelaksana pasti terjadi semua daerah, tapi sampai saat ini tidak ada,” urai mantan Bupati Buton Utara ini.
Abu Hasan menerangkan, Musda partai Golkar ini dijadwalkan sampai Desember 2025 termasuk di tingkat DPD II kabupaten dan kota. Jika Musda tidak dilakukan sampai akhir Desember baru semua jabatan ketua DPD tingkat I dan II baru akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt).
Dikatakan, Golkar ke depan tidak terkecuali di Sulawesi Tenggara menghadapi tuntutan dan tantangan yang tidak kecil, baik internal maupun eksternal.
“Untuk itu kita butuh figur pemersatu yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kematangan diri secara individual,” kata Abu Hasan.
Ia juga berharap pelaksana Musda ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa melahirkan kepemimpinan yang bisa membawa Golkar semakin maju dan jaya di Sultra maupun di tingkat nasional.
“Kalau kualitas Musdanya buruk hasilnya juga pasti buruk, begitupun sebaliknya kalau kualitas Musda baik hasilnya juga pasti baik. Paling penting hasil Musda itu bukan hanya soal ketua tetapi soal internal, program, dan soal eksternal rekomendasi politik. Tidak boleh ada dikotomi antara tua-muda, antara daratan-kepulauan, semua kader memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih di arena Musda,” pungkasnya. (red/id)
