KORANHeadline.com, KENDARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Bertempat di Azizah Hotel and Convention Kendari pada Jumat (29/5), kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Mintje Wattu, serta kepala daerah se-Sulawesi bersama jajaran perangkat daerah terkait, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Langkah strategis ini dilakukan guna mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) khususnya di wilayah Sulawesi termasuk penguatan penggaran daerah, sinergi lintas sektor serta evaluasi capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang baik ini bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi. Menurutnya, perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas.
Dalam paparannya target UCJ tahun 2026 Sulawesi Maluku ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja, dengan selisih atau gap terhadap target mencapai 2.183.410 pekerja. “Target cakupan UCJ dapat tercapai apabila bersama-sama dengan pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan para pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial,” kata Mintje.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah menyambut baik kegiatan dan kehadiran dari seluruh peserta. Ia menilai forum tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten mengawal jaminan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini dapat membedah berbagai solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia berharap hasil diskusi dan evaluasi tersebut dapat melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di daerah masing-masing demi mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni menegaskan, pemberian santunan kepada pekerja yang ditampilkan menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Ia menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan perlu terus diperkuat melalui dukungan penganggaran yang memadai.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengara, Luky Julianto menambahkan bahwa kegiatan Monev ini menjadi momentum berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk meningkatkan akselerasi cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja khususnya di bumi anoa Sulawesi Teggara.
“Kami di tingkat cabang, Sulawesi Tenggara, siap bergerak menindaklanjuti seluruh hasil monev ini. Kami akan terus bersinergi bersama Pemerintah Daerah dan seluruh pihak terkait demi memastikan jaminan sosial ketenagakerjan seluruh pekerja, dan terutama pekerja rentan, itu dapat terlaksana dengan baik. Universal Coverage Jamsostek bukan sekadar target angka, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat pekerja,” pungkas Luky.
Pada kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pencapaian Universal Coverage Jamsostek zona sulawesi tahun 2025 kepada provinsi gorontalo sebagai terbaik 1, Provinsi Sulawesi Utara sebagai terbaik 2, dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai terbaik 3. Selain itu penghargaan diberikan kepada Kota Makassar dengan kategori pertumbuhan kepesertaan tertinggi dan pelopor program perlindungan pekerja rentan berbasis JHT.
Penghargaan lainnya juga diberikan kepada provinsi sulawesi selatan dan sulawesi utara sebagai pemerintah provinsi yang telah menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan jamsostek.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi dapat memperkuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan demi tercapainya Universal Coverage Jamsostek secara optimal. (red)
