Metropolis

Jadi Perhatian Serius Pemerintah, Pemkot Kendari Target Angka Stunting Turun di 2025

2581
×

Jadi Perhatian Serius Pemerintah, Pemkot Kendari Target Angka Stunting Turun di 2025

Sebarkan artikel ini
Pose bersama usai pembukaan kegiatan Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Kendari.

KORANHeadline.com, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menargetkan penurunan angka stunting di tahun ini menjadi 14 persen.

Komitmen ini disampaikan langsung Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kota Kendari, Jahudding saat membawakan sambutan disela kegiatan Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Kendari, Senin (2/6).

Jahudding mengungkapkan bahwa angka stunting Kota Kendari berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 berada diangka 20 persen.

“Hasil SSGI Kota Kendari masih berada diangka 20 persen. Artinya masih perlu kerja keras untuk mencapau target nasional 14 persen,” terangnya.

Olehnya itu, Juhudding menuturkan, rapat TPPS bagian dari ihtiar Pemkot Kendari mewujudkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia berkualitas dimasa mendatang.

“Kegiatan ini juga dalam rangka meningkatkan sinergitas lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan penurunan angka stunting Kota Kendari,” tambah mantan Asisten II Kota Kendari.

Baca Juga :  Dinas P3A Bersama Polwan Polda Sultra Buat Siswa SDN 4 Baito Tersenyum Bahagia

Sementara itu mewakili Wali Kota Kendari, Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari, Dr Nismawati mengungkapkan bahwa masalah stunting merupakan isu prioritas nasional yang menjadi perhatian serius pemerintah.

“Stunting bukan hanya soal pendeknya tinggi badan anak, melainkan indikator ketertinggalan gizi kronis yang dapat berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan seseorang baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas di masa dewasa. Dan lebih jauh, stunting merupakan ancaman nyata terhadap daya saing bangsa,” ungkapnya.

Katanya, pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 18,8% pada tahun 2025. namun di Kota Kendari ditahun 2023 stunting mencapai angka 25,7% (data Survey Kesehatan Indonesia/SKI).

“Sedangkan berdasarkan hasil ssgi tahun 2023 angka prevalensi stunting di Kota Kendari adalah sebesar 20%. Tentu saja, ini bukan tugas yang ringan, tetapi dengan kerja keras, strategi yang tepat, serta keterlibatan seluruh pihak, saya yakin kita mampu mencapai target tersebut,” beber mantan Kadis Kominfo.

Baca Juga :  Sepakat Berdamai, Orang Tua Korban dan Guru Supriyani Salam Salaman

Selain itu, sambungnya, Kota Kendari telah melakukan berbagai langkah, mulai dari peningkatan cakupan intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan kualitas layanan di puskesmas dan posyandu, penguatan data melalui pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), hingga intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan edukasi kepada keluarga.

“Namun demikian, kita tidak boleh puas. Angka stunting yang belum dibawah target menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. oleh karena itu, dalam rapat ini saya meminta agar setiap OPD dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi sektoralnya terhadap program penurunan stunting. Terutama intervensi harus berdasarakan rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil audit kasus stunting tahun sebelumnya,” pinta Nisma sapaan akrabnya.

Baca Juga :  Danlantamal VI Pimpin Sertijab Danlanal Kendari dari Kolonel Laut (P) Adam Tjahja kepada Kolonel Laut (P) Dedi Wardana

Kedua, koordinasi lintas sektor diperkuat melalui integrasi program dan anggaran yang lebih tepat sasaran yang tentunya dimotori oleh bappeda kota kendari sebagai sektor yang menjadi muara dari seluruh perencanaan yang ada di Kota Kendari.

Ketiga, data sasaran keluarga risiko stunting digunakan secara optimal untuk menentukan intervensi yang presisi. hal ini harus menjadi acuan dari setiap opd di Kota Kendari ketika akan menentukan lokus intervensi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Terakhir, peran kader, tokoh agama, tokoh masyarakat dan media lokal dimaksimalkan dalam kampanye perubahan perilaku. setiap camat dan lurah menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan program di tingkat wilayah masing-masing. (red/id)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!