KORANHeadline.com, KENDARI – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Laode Ashar mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam mengatasi masalah stunting di kota lulo.
Dukungan ini Laode Ashar sampaikan saat mengikuti Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota Kendari dalam Aksi Kovergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025, Senin (2/6) di Zahra Hotel Kendari.
Menurutnya, rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah dan stakeholder terkait merupakan upaya nyata dan terobosan baik Pemerintah Kota Kendari dalam menuntaskan masalah stunting.
“Apa yang dilakukan Pemkot hari ini adalah terobosan yang sangat luar biasa sehingga kami ketua komisi berupaya semaksimal mungkin memberikan dukungan. Ketika kami dibutuhkan dalam penganggarannya kami siap, karena kami lihat ini sebuah gerakan yang sangat bermanfaat kedepan karena kita harus berupaya mengurangi stunting itu,” ujar Laode Ashar.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut berharap, kedepan Kota Kendari tidak masuk lagi wilayah-wilayah rawan stunting. Terlebih lagi Pemkot telah menjalankan Program Orang Tua Asuh dalam menurunkan angka stunting.
“Saya lihat ada program orang tua asuh, mendorong orang menjadi orang tua asuh, karena kan salah satu penyebab stunting faktor ekonomi. Orang hamil, karena ekonomi rendah sehingga tidak memperhatikan kehamilannya, begitu lahir bayinya seperti itu (stunting, red),” ungkap Laode Ashar.
Diketahui, program orang tua asuh merupakan program sosial yang bertujuan untuk membantu anak-anak yatim, dhuafa, atau anak-anak dengan keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan dukungan finansial. Program ini melibatkan individu atau kelompok yang berperan sebagai orang tua asuh yang memberikan donasi rutin untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak asuh.
Tidak hanya itu, Pemkot Kendari telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi stunting, termasuk peningkatan gizi bagi balita dan ibu hamil, edukasi tentang pola hidup sehat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan dukungan dari Komisi III DPRD, diharapkan upaya ini dapat berjalan lebih efektif dan target penurunan angka stunting dapat tercapai.
Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari, Dr Nismawati yang mewakili Wali Kota Kendari, mengungkapkan bahwa masalah stunting merupakan isu prioritas nasional yang menjadi perhatian serius pemerintah.
“Stunting bukan hanya soal pendeknya tinggi badan anak, melainkan indikator ketertinggalan gizi kronis yang dapat berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan seseorang baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas di masa dewasa. Dan lebih jauh, stunting merupakan ancaman nyata terhadap daya saing bangsa,” ucap Nismawati.
Katanya, pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 18,8% pada tahun 2025. namun di Kota Kendari ditahun 2023 stunting mencapai angka 25,7% (data Survey Kesehatan Indonesia/SKI).
“Sedangkan berdasarkan hasil ssgi tahun 2023 angka prevalensi stunting di Kota Kendari adalah sebesar 20%. Tentu saja, ini bukan tugas yang ringan, tetapi dengan kerja keras, strategi yang tepat, serta keterlibatan seluruh pihak, saya yakin kita mampu mencapai target tersebut,” beber mantan Kadis Kominfo.
Selain itu, sambungnya, Kota Kendari telah melakukan berbagai langkah, mulai dari peningkatan cakupan intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan kualitas layanan di puskesmas dan posyandu, penguatan data melalui pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), hingga intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan edukasi kepada keluarga.
“Namun demikian, kita tidak boleh puas. Angka stunting yang belum dibawah target menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. oleh karena itu, dalam rapat ini saya meminta agar setiap OPD dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi sektoralnya terhadap program penurunan stunting. Terutama intervensi harus berdasarakan rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil audit kasus stunting tahun sebelumnya,” pinta Nisma sapaan akrabnya.
Kedua, koordinasi lintas sektor diperkuat melalui integrasi program dan anggaran yang lebih tepat sasaran yang tentunya dimotori oleh bappeda kota kendari sebagai sektor yang menjadi muara dari seluruh perencanaan yang ada di Kota Kendari.
Ketiga, data sasaran keluarga risiko stunting digunakan secara optimal untuk menentukan intervensi yang presisi. hal ini harus menjadi acuan dari setiap opd di Kota Kendari ketika akan menentukan lokus intervensi sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Terakhir, peran kader, tokoh agama, tokoh masyarakat dan media lokal dimaksimalkan dalam kampanye perubahan perilaku. setiap camat dan lurah menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan program di tingkat wilayah masing-masing. (ADV)
