KORANHeadline.com, KENDARI – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari, Drs. H. Jahuddin, M.Si, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pendataan keluarga, terdapat 1.018 keluarga di Kota Kendari yang berisiko stunting.
Resiko stunting ini didasarkan pada beberapa indikator, antara lain sanitasi yang tidak layak, akses air bersih yang terbatas, dan kondisi kehamilan yang berisiko (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, atau terlalu rapat jarak kehamilan).
Dari jumlah tersebut, sekitar 500 keluarga telah terverifikasi secara by name by address di tingkat kelurahan. Terkait hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menargetkan penanganan 500 kasus stunting pada tahun ini.
Berbagai penanganan telah dilakukan, termasuk pemberian bantuan gizi berupa makanan siap saji kepada 21 keluarga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui program orang tua asuh.
Kerjasama dengan Baznas juga akan memberikan bantuan kepada 50 keluarga lagi, sehingga total keluarga yang tertangani akan mencapai 70 keluarga.
H. Jahuddin menambahkan bahwa pihaknya berencana berdiskusi dengan pimpinan untuk meningkatkan upaya penanganan stunting guna mencapai target zero stunting pada tahun 2029.
“Jadi kita ada program orang tua asuh yang selalu memberikan pendampingan makanan bergizi bagi anak stunting di Kota Kendari,” ungkap mantan Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari.
H. Jahuddin berharap seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah stunting di Kota Kendari.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran belum lama ini, mengungkapkan bahwa masalah stunting merupakan isu prioritas nasional yang menjadi perhatian serius pemerintah.
“Stunting bukan hanya soal pendeknya tinggi badan anak, melainkan indikator ketertinggalan gizi kronis yang dapat berdampak panjang terhadap kualitas kehidupan seseorang baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas di masa dewasa. Dan lebih jauh, stunting merupakan ancaman nyata terhadap daya saing bangsa,” ungkapnya.
Katanya, pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 18,8% pada tahun 2025. namun di Kota Kendari ditahun 2023 stunting mencapai angka 25,7% (data Survey Kesehatan Indonesia/SKI).
“Sedangkan berdasarkan hasil ssgi tahun 2023 angka prevalensi stunting di Kota Kendari adalah sebesar 20%. Tentu saja, ini bukan tugas yang ringan, tetapi dengan kerja keras, strategi yang tepat, serta keterlibatan seluruh pihak, saya yakin kita mampu mencapai target tersebut,” bebernya.
Selain itu, sambungnya, Kota Kendari telah melakukan berbagai langkah, mulai dari peningkatan cakupan intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, peningkatan kualitas layanan di puskesmas dan posyandu, penguatan data melalui pemantauan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), hingga intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan edukasi kepada keluarga.
“Namun demikian, kita tidak boleh puas. Angka stunting yang belum dibawah target menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. oleh karena itu, dalam rapat ini saya meminta agar setiap OPD dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi sektoralnya terhadap program penurunan stunting. Terutama intervensi harus berdasarakan rekomendasi yang dikeluarkan dari hasil audit kasus stunting tahun sebelumnya,” pintanya.
Kedua, koordinasi lintas sektor diperkuat melalui integrasi program dan anggaran yang lebih tepat sasaran yang tentunya dimotori oleh bappeda kota kendari sebagai sektor yang menjadi muara dari seluruh perencanaan yang ada di Kota Kendari.
Ketiga, data sasaran keluarga risiko stunting digunakan secara optimal untuk menentukan intervensi yang presisi. hal ini harus menjadi acuan dari setiap OPD di Kota Kendari ketika akan menentukan lokus intervensi sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Terakhir, peran kader, tokoh agama, tokoh masyarakat dan media lokal dimaksimalkan dalam kampanye perubahan perilaku. setiap camat dan lurah menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan program di tingkat wilayah masing-masing. (red/id)
