KORANHeadline.com, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari angkat bicara terkait polemik keberadaan Pasar samping Korem Kendari yang mencuat ke publik karena diduga tak miliki izin.
Pemkot Kendari menegaskan akan terus memantau dan mengawasi pergerakan serta aktivitas para pedagang di pasar tersebut, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto, menjelaskan bahwa Pemkot Kendari tidak bisa serta merta lepas tangan.
“Pemerintah Kota Kendari tetap memantau dan mengawasi pergerakan maupun aktivitas pedagang. Tapi kita juga harus melihat aspek sosial masyarakat. Mereka juga mencari makan di Kota Kendari, harus kita pertimbangkan,” terang Sahuriyanto, Kamis (31/7/2025).
Sahuriyanto menambahkan, permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Pasar samping Korem. Beberapa pasar lain yang tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah juga menjadi perhatian, seperti Pasar Panjang, Pasar P2ID, dan Pasar yang berlokasi di Kawasan Nanga-nanga (menuju Kebun Raya Kendari).
Meskipun demikian, Pemkot Kendari tetap menyarankan agar masyarakat berdagang di pasar-pasar yang direkomendasikan atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah.
“Kami tetap melakukan pengawasan, kita tidak tutup mata, pemerintah tetap hadir,” tegas Sahuriyanto.
Menanggapi aduan masyarakat terkait dugaan pungli di Pasar samping Korem, Sahuriyanto menyatakan Pemkot Kendari berjanji akan melakukan pemantauan dan pengawasan, termasuk mengupayakan penanganan aduan tersebut.
“Jika memungkinkan nanti untuk dikelola oleh pemerintah daerah tentu menjadi pertimbangan lain. Intinya pemerintah tidak lepas tangan,” pungkas mantan Kadis Pertanian tersebut.
Pemkot Kendari berkomitmen untuk mencari solusi terbaik demi keberlangsungan aktivitas perdagangan yang adil dan tanpa pungli, sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah. (red/id)
