KORANHeadline.com, KENDARI – Suatu kehormatan bagi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD mendapatkan undangan dari WHO Representative Malaysia, Brunei dan Singapore Rumpun Negara di Western Pacific Region Organization (WPRO) untuk menghadiri pertemuan walikota tentang penguatan tatanan kota sehat di bawah aliansi forum kota sehat (AFCC) di region.
Kegiatan yang berlangsung full selama dua hari 25-26 November 2025 di Royale Chulan Penang, George Town Penang Malaysia memberikan pemaparan yang sangat komprehensif mulai dari kebijakan pemerintah dan tantangan masalah kesehatan di Malaysia sampai pada pengalaman negara-negara mengembangkan kota sehat.
Sangat menarik pada plenary talk 1 Dr. Rabindra WHO representative untuk Malaysia, Brunei dan Singapore menjelaskan tentang populasi yang lebih sehat dari pendekatan sistem sakit “sick system” ke sistem kesehatan “health system”.
Ia menekankan bahwa pendekatan kesehatan banyak dilakukan pendekatan sakit, melayani orang sakit dan cenderung reaktif sehingga gagal meningkatkan derajat kesehatan, padahal ada sistem kesehatan yang lebih komprehensif untuk untuk melihat masalah kesehatan secara keseluruhan.
Determinant kesehatan untuk mengkaji masalah kesehatan memberikan ruang untuk melihat masalah kesehatan dan menyelesaikan akar masalahnya. Kemudian dilanjutkan plenary talk 2 tentang Menenun Kesehatan dalam Kehidupan Sehari-hari, Panduan Berbasis Pengaturan untuk Populasi yang Lebih Sehat. Materi ini disajikan oleh Dr. Devender Singh, Koordinator Pelaksana, Unit Masyarakat Pemberdayaan Kesehatan, WPRO. Pada talk 2 ini relevan dengan talk 1 sehingga materinya saling melengkapi.
Acara tersebut semakin menarik dengan menampilkan para pembicara untuk mendengarkan praktik-praktik baik, pelajaran yang dapat diambil dan konsideran kunci untuk memastikan kota sehat bergerak maju. Sebagai pemantik dari Penang Malaysia; Sarawak Malaysia, Philipina dan Indonesia. Kota dan negara ini mempunyai pengalaman, capaian dan tantangan yang berbeda.
Misalnya Malaysia berhasil mengendalikan tentang Kawasan Tanpa Rokok, program ramah lansia, layanan dan jaminan kesehatan yang berkualitas, Philipina dengan pasar sehat sementara Indonesia misalnya dengan penghargaan swasti shaba yang diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil mengembangkan kabupaten/kota sehat.
Namun tantangannya sangat beragam dan relatif terdapat kemiripan antara satu negara dengan negara lain. Tantangan yang banyak muncul misalnya kerjasama lintas sektor, memperkuat dukungan terutama sektor-sektor di luar dari sektor kesehatan, pendananaan, partsipasi masyarakat.
Selain daripada itu, juga pada sesi round table ke 2 mendiskusikan pengalaman dari beberapa negara misalnya bagaimana WHO berfokus pada pentingnya pengendalian masalah lansia yang cukup kompleks, bagaimana berjejaring dengan aliansi kota sehat dan juga jejaring asia pasifik kawasan kota tanpa rokok.
Keanggotaan aliansi kota sehat ada yang bersifat full yaitu kota dan tidak full dalam hal ini yang bukan kota, misalnya universitas, NGO, pusat studi bahkan individu yang memiliki konsen dengan kota sehat. Keanggotaan aliansi kota sehat dan jejaring kawasan tanpa rokok memiliki persyaratan dan diatur secara tersendiri.
Pada hari kedua, selain mereview materi pertama juga banyak berdiskusi dan menakankan kembali mengenai mempromosikan kota dan komunitas ramah lansia, dan pencegahan penyakit tidak menular dan cedera/kecelakaan melalui penerapan kota sehat.
Prof. Sukri Palutturi, PhD alumni Griffith University Australia dan juga sebagai Guru Besar FKM Unhas yang memiliki kepakaran dibidang healthy cities ini juga banyak memberikan pandangan bahwa pihaknya melakukan kajian dan review berbagai literatur dan pengalaman praktik di hampir semua region WHO.
Ia melihat bahwa masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan pemahaman mengenai kota sehat itu sendiri yang belum dipahami secara komprehensif karena itu pengembangan kapasitas menjadi sangat penting dan dilakukan secara berkelanjutan.
“Kedua adalah berkaitan dengan kelembagaan dan pendanaan. Kelembagaan kota sehat beragam demikian pula sumber-sember pendanaan yang relatif terbatas. Tetapi hal yang paling krusial dalam penyelenggaraan kota sehat adalah pergantian pimpinan daerah bupati dan walikota yang juga diikuti dengan pergantian para pimpinan OPD. Dampaknya harus mulai dari nol lagi untuk menjelaskan seperti apa kota sehat tersebut baik dalam konteks nasional maupun internasional, apa urgensinya dan sebagainya,” ungkap Prof Sukri. (red/ID)
