KORANHeadline.com, KENDARI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama DPRD Kota Kendari, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dan Pelindo, akhirnya membuahkan hasil.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari menunjukkan respon cepat dalam menangani kerusakan jalan menuju Pelindo Kendari. Dengan menurunkan alat berat, Dinas PUPR melakukan perbaikan jalan untuk memperlancar akses perekonomian di wilayah tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Almuna, mengungkapkan bahwa langkah ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Kendari guna memperlancar akses perekonomian di jalan yang kerab di lalui kontainer. “Kami ingin memastikan bahwa akses menuju Pelindo Kendari dapat dilalui dengan lancar dan aman, sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian di wilayah ini,” terang, Almuna, Senin (21/7/2025)..
Perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Kendari, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut.
Dinas PUPR Kota Kendari akan terus melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Jadi pengerjaannya itu pengerasan jalan dan penimbunan jalan yang berlubang dengan bentangan 1 kilometer lebih,” ujar Almuna.
Sebelumnya, Almuna bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Laode Azhar mengikuti RDP di Kantor DPRD Sultra. Dalam pertemuan itu keluarkah sebuah kesimpulan yang disepakati bersama.
“Jangka pendeknya kita sudah sepakat PU (Dinas Pekerjaan Umum, red) kota membantu, PU provinsi membantu dan Pelindo membantu. Dalam diskusi offline tadi PU provinsi membantu alat beratnya, PU kota menyiapkan materialnya dan bahan bakarnya, sementara operator alat beratnya itu ditanggung Pelindo disepakati begitu. Langsung dibenahi itu dipadatkan dengan material yang sesungguhnya, kelas B,” terang Laode Azhar, baru-baru ini.
Azhar menyebut Pemkot Kendari telah mengusul empat ruas jalan mendapatkan dana inpres jalan daerah. Hanya saja, ada kentuan syarat jalan tersebut bisa tersentuh dana inpres ataukah tidak.
“Inpres itu (anggarannya, red) maksimal Rp20 miliar, sementara kita punya usulan (jalan Pelindo, red) itu Rp67 miliar. Tetapi sambil kita tunggu IJD (Inpres Jalan Daerah) ini seperti apa. Yang kita antisipasi ini kalau tidak rampung IJDnya , apa yang kita mau lakukan sementara itu harus tetap dibenahi,” terang politisi Golkar tersebut.
Guna memuluskan niatan baik ini, Azhar menyebut pihaknya bakal bertandang ke Komisi V DPR RI terkait percepatan pemenuhan berkaitan dengan Inpres Jalan Daerah. “Opsi kedua, seandainya IJD itu tidak tuntas maka Pelindo akan menangani sisanya,” beber Laode Azhar kepada media. (red/id)
