KORANHeadline.com, KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Umar Bonte, menegaskan pentingnya peran wartawan sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menyerap aspirasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar silaturahmi bersama sejumlah awak media di Sekretariat DPD RI Sultra, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Umar secara terbuka menyampaikan bahwa wartawan merupakan mata dan telinga masyarakat yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai dinamika daerah, mulai dari persoalan ekonomi, politik, hingga penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, wartawan memiliki jaringan informasi yang luas serta memahami berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, membangun komunikasi dengan insan pers menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPD RI.
“Saya mengundang teman-teman wartawan hari ini karena ingin membahas situasi dan perkembangan ekonomi, politik, serta berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Saya membutuhkan informasi dari wartawan,” ungkapnya.
UB sapaan akrabnya menegaskan, informasi yang dihimpun dari awak media tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan dirinya sebagai wakil daerah di tingkat pusat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara secara lebih luas.
Ia menjelaskan, posisi DPD RI memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dengan DPR RI. Sebagai anggota DPD sekaligus anggota MPR RI, dirinya berkepentingan menyuarakan aspirasi daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat serta berbagai unsur pemerintahan di daerah.
“DPD bukan anggota DPR. Kami di DPD mewakili kepentingan daerah, struktur pemerintahan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga masyarakat dan kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan. Jadi, perhatian kami lebih kepada kepentingan secara keseluruhan,” jelas mantan anggota DPRD Kota Kendari tersebut.
Umar mengungkapkan, sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Muna Barat dan Wali Kota Kendari, kerap melakukan konsultasi dengan dirinya. Namun, untuk memahami secara utuh kebutuhan dan persoalan daerah, diperlukan informasi yang lebih luas dan berimbang.
Atas dasar itu, ia memilih membangun komunikasi langsung dengan wartawan yang dinilainya memiliki banyak informasi mengenai kondisi riil di lapangan, termasuk persoalan pelayanan publik, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, komunikasi dengan kepala daerah maupun pejabat pemerintahan juga memiliki tantangan tersendiri karena masing-masing memiliki agenda dan kesibukan dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, sebagai anggota DPD RI, dirinya juga terikat dengan sejumlah agenda kelembagaan, seperti masa reses, kegiatan sosialisasi MPR, serta agenda kedewanan lainnya.
“Kenapa saya tidak langsung bertemu bupati atau gubernur? Tentu kami memiliki jadwal dan agenda masing-masing. Tetapi tidak menjadi masalah, karena saya percaya tetap bisa mendapatkan informasi yang akurat langsung dari masyarakat, dalam hal ini melalui wartawan,” ujarnya.
Ia menambahkan, wartawan memiliki keunggulan dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan mengikuti perkembangan persoalan daerah setiap hari. Informasi tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam memahami kebutuhan masyarakat sekaligus menentukan isu-isu daerah yang perlu mendapat perhatian di tingkat nasional.
Umar juga berharap komunikasi dan silaturahmi dengan insan pers tidak berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi terus terbangun secara berkelanjutan melalui pertukaran informasi dan diskusi mengenai berbagai persoalan strategis di Sulawesi Tenggara.
“Saya percaya wartawan memiliki segudang informasi berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara. Wartawan adalah mata dan telinga rakyat. Itu yang kami perlukan,” tegasnya.
Melalui pertemuan tersebut, Umar berharap terbangun sinergi yang kuat antara DPD RI dan media massa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawal pembangunan, serta memastikan berbagai persoalan daerah mendapat perhatian di tingkat nasional. (red/ID)
