KORANHeadline.com, KENDARI – Kota Kendari mencatat capaian tertinggi dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penilaian tahun 2025 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kota Kendari meraih skor 0,71 dan masuk dalam kategori sedang, sekaligus menempatkannya di posisi pertama dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Di bawah Kendari, posisi kedua ditempati Kabupaten Buton Utara, disusul Kabupaten Bombana di peringkat ketiga. Sementara Kabupaten Buton Tengah berada di urutan keempat dan Kabupaten Buton menempati posisi kelima.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan IKD merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan suatu daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurutnya, penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi hingga kemampuan daerah dalam melakukan penanganan darurat ketika bencana terjadi.
“Penilaian IKD dilakukan oleh BNPB untuk mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketangguhan daerah,” ungkap Cornelius kepada KORANHeadline.com, Jumat (25/9/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan penilaian tahun 2025 yang telah dirilis BNPB, Kota Kendari memperoleh skor IKD sebesar 0,71, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
“Untuk penilaian tahun 2025 yang dirilis oleh pusat melalui BNPB, Kota Kendari memperoleh IKD sebesar 0,71. Ini adalah indeks tertinggi di antara seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara,” beber Eselon II yang pernah menjabat Kepala Bappeda tersebut.
Cornelius mengatakan, capaian tersebut sekaligus menunjukkan masih adanya ruang bagi Kota Kendari untuk meningkatkan kapasitas ketahanan daerah hingga mencapai kategori tinggi. “Jadi, kita kurang 0,09 lagi untuk bisa mencapai kategori indeks ketahanan daerah yang tinggi,” jelasnya.
Cornelius menerangkan, IKD tidak sekadar menjadi angka penilaian, tetapi menggambarkan sejauh mana sebuah daerah memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
Aspek yang dinilai antara lain kemampuan daerah melakukan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, sosialisasi kebencanaan, simulasi di kawasan rawan bencana hingga pemetaan potensi bencana di wilayah masing-masing.
Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan ketika bencana terjadi juga menjadi bagian penting dalam indikator penilaian.
“Yang dinilai itu adalah bagaimana daerah mampu melakukan kesiapsiagaan, siap siaga terhadap bencana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan simulasi di daerah rawan bencana, bagaimana daerah melakukan pemetaan terhadap potensi wilayah, melakukan pencegahan, kemudian bagaimana daerah juga melakukan penanganan darurat,” ujarnya.
Menurut Cornelius, seluruh aspek tersebut menjadi indikator yang diperhitungkan dalam penilaian IKD oleh pemerintah pusat melalui BNPB.
Ia juga menyebut dukungan Pemerintah Kota Kendari menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan berbagai program BPBD, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi bencana.
“Ini tentu saja berkat dukungan dari Ibu Wali Kota dr Siska Karina Imran terhadap program-program BPBD yang selama ini kita lakukan, khususnya dalam rangka melakukan pencegahan atau mitigasi terhadap potensi bencana yang ada di Kota Kendari,” beber Cornelius.
Dengan capaian tersebut, BPBD Kota Kendari masih memiliki pekerjaan untuk terus memperkuat berbagai aspek ketahanan bencana agar skor IKD dapat meningkat dan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana semakin kuat.
“Semua itu menjadi indikator-indikator penilaian yang dinilai oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (red/ID)
