KORANHeadline.com, KENDARI — Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan status siaga darurat menyusul meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan kekeringan akibat musim kemarau.
Penetapan status tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat penanganan dampak kemarau, terutama dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bersih bagi warga di wilayah yang mulai mengalami krisis air.
Kalaksa BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang menyebutkan, fokus penanganan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air bersih yang layak konsumsi, khususnya untuk keperluan memasak dan minum.
Dalam kurun waktu kurang lebih dua pekan terakhir, BPBD Kota Kendari telah menerima laporan dan mencatat sebanyak 430 kepala keluarga (KK) mengalami krisis air bersih. Warga terdampak tersebar di delapan kelurahan.
Delapan wilayah tersebut yakni Kelurahan Bungkutoko, Sambuli, Mangga Dua, Mata, Gunung Jati, Punggaloba, Anggalomelai, serta Kendari Caddi (Tondonggeu).
Merespons kondisi tersebut, pemerintah telah menyalurkan 155.700 liter air bersih secara gratis kepada masyarakat terdampak.
Bantuan diberikan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama sumber air mengalami penurunan akibat musim kemarau.
Penyaluran air bersih dilakukan melalui kolaborasi BPBD Kota Kendari bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III/Kementerian PUPR dan PDAM.
Sumber air dari PDAM digunakan untuk memastikan air yang didistribusikan memenuhi standar kelayakan konsumsi masyarakat.
Untuk mendukung distribusi, BPBD mengoperasikan dua kendaraan operasional.
Selain itu, terdapat dua unit mobil tangki air bantuan BWS serta delapan unit tandon penampungan berkapasitas masing-masing 2.200 liter yang ditempatkan di sejumlah titik terdampak.
BPBD juga melakukan pemantauan dan survei secara rutin setiap pekan ke wilayah yang dinilai rawan mengalami krisis air. Wilayah pesisir dan pegunungan, khususnya Kecamatan Kendari, Kendari Barat, Abeli, dan Nambo, menjadi perhatian karena sumber air warga dan sumur mulai mengering selama musim kemarau.
Untuk mempercepat respons, Pemkot Kendari telah menyurati seluruh camat dan lurah agar segera melaporkan hingga tingkat RT/RW apabila ditemukan warga atau wilayah baru yang mengalami krisis air. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara berkala, bergiliran, dan tepat sasaran. (red/ID)
