KORANHeadline.com, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memperkuat langkah pengendalian harga dan menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah dinamika harga komoditas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempererat koordinasi dengan distributor dan agen pangan di Kota Kendari.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pengendalian harga pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari bersama puluhan agen dan distributor di salah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kendari dan Polresta Kendari. Pertemuan itu menjadi forum untuk menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia.
Siska mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya agar masyarakat tetap mampu menjangkau harga pangan di pasaran. Menurutnya, pengendalian inflasi dan penguatan stabilitas ekonomi merupakan bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah memang memiliki kewajiban menjaga stabilitas harga, tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang kuat dengan distributor agar setiap potensi kenaikan harga dapat diantisipasi sebelum berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, inflasi tahunan Kota Kendari pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,66 persen. Sementara secara bulanan, inflasi Kota Kendari berada pada angka minus 0,37 persen. Faktor transportasi disebut menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap inflasi tahunan.
“Kalau inflasi sudah mencapai 4 persen atau lebih, tentu intervensi pemerintah mungkin diperlukan,” katanya.
Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga, Pemkot Kendari melakukan berbagai langkah, mulai dari sinkronisasi, rapat koordinasi hingga evaluasi harga komoditas di pasar. Distributor juga diminta segera menyampaikan kendala distribusi maupun pasokan agar pemerintah dapat bersama-sama mencari solusi.
Di sisi lain, Siska mendorong optimalisasi potensi pangan lokal. Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah perlu diimbangi dengan peningkatan produksi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
Dalam rapat tersebut, Siska memastikan stok beras untuk kebutuhan masyarakat Kota Kendari masih dalam kondisi aman. Persediaan beras di Bulog disebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar 1,5 sampai 2 tahun ke depan.
Namun, Pemkot Kendari tidak hanya berfokus pada komoditas beras. Telur, cabai, hasil perikanan seperti udang dan sejumlah bahan pangan lainnya juga menjadi perhatian karena memiliki pengaruh terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat.
Distributor dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran pasokan bahan pokok di pasar-pasar Kota Kendari. Pemerintah pun mendorong agar kebutuhan pangan daerah sebisa mungkin dipenuhi melalui distributor dan pelaku UMKM lokal, termasuk untuk komoditas telur dan produk pangan lainnya.
Pemkot Kendari juga menegaskan akan melakukan intervensi apabila ditemukan distributor yang tidak mampu memberikan informasi yang jelas terkait asal barang atau terdapat indikasi kenaikan harga yang tidak wajar.
Pengawasan harga diperkuat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), aparat penegak hukum, Bulog dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Pemantauan harga dilakukan setiap hari terhadap berbagai komoditas pangan sebagai dasar pemerintah menentukan langkah intervensi ketika terjadi gejolak pasar.
Selain pengendalian harga, TPID juga berupaya menyinkronkan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kemampuan pelaku UMKM lokal. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan program pemerintah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha pangan di daerah.
Siska menegaskan, ketahanan pangan harus dibangun melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan hingga perikanan. Pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Bulog, distributor dan UMKM dinilai memiliki peran masing-masing dalam menjaga stabilitas pangan.
“Ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri. Semua sektor harus bergerak bersama, termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Bulog, distributor dan UMKM,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Kendari siap memperkuat sinergi dengan Bulog agar setiap intervensi terhadap pasar dapat dilakukan secara cepat dan tepat. DPRD Kota Kendari juga diharapkan memberikan dukungan dalam pengawasan serta penguatan kebijakan pemerintah daerah.
“Pengendalian harga pangan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi kenaikan harga. Karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret yang bisa langsung dilaksanakan,” pungkas Siska. (red/ID)
