KORANHeadline.com, KENDARI – Keluhan warga terkait kondisi Jalan Tobimeita di Kecamatan Abeli yang tidak kunjung mendapatkan sentuhan aspal selama puluhan tahun akhirnya mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari, Muh. Jayadi, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya sudah memasukkan perbaikan Jalan Tobimeita ke dalam rencana strategis sejak tahun lalu.
Namun, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala utama eksekusi di lapangan.
Jayadin mengakui bahwa kondisi infrastruktur di Kota Kendari memerlukan perhatian besar, namun pemerintah harus melakukan klasifikasi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Jalan Tobimeita itu sudah lama sebenarnya, bahkan mungkin belum pernah ditangani secara permanen di sana. Kami sudah buat perencanaannya tahun lalu, tapi kondisi keuangan daerah kita memang sedang tidak baik-baik saja karena harus melunasi berbagai kewajiban (utang) daerah,” ujar Jayadi, Selasa (20/01/2026).
Dirinya menambahkan bahwa dalam menentukan prioritas, pemerintah seringkali melihat aspek kemanfaatan.
Sebagai contoh, dengan anggaran terbatas, pemerintah harus memilih apakah akan menangani jalan yang diakses oleh 3.000 orang atau jalan yang hanya diakses oleh 200 orang.
Mengingat keterbatasan dana daerah, Dinas PUPR Kendari tidak tinggal diam. Jayadi mengungkapkan bahwa usulan perbaikan Jalan Tobimeita telah diajukan beberapa kali melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta melalui Inpres Jalan Daerah ke pemerintah pusat.
“Kami sudah beberapa kali usulkan di DAK, namun belum terealisasi. Kami juga sudah membawa usulan ini secara khusus ke Bappenas bersama tim untuk meminta bantuan pusat karena kalau mengandalkan APBD saja itu sangat berat,” tambahnya.
Menanggapi isu di masyarakat yang menyebutkan bahwa Jalan Tobimeita sengaja diabaikan karena alasan basis politik atau etnis, Jayadi dengan tegas membantahnya.
Ia menekankan bahwa banyak staf Dinas PUPR dan pejabat pemerintah kota yang juga tinggal atau memiliki keluarga di daerah tersebut.
“Tidak ada unsur politis atau basis-basis tertentu. Ini murni kendala kemampuan keuangan daerah. Kami juga merasakan apa yang warga rasakan karena anggota kami juga banyak yang tinggal di sana. Rumah mereka juga di sana, jadi tidak mungkin kami sengaja abaikan,” pungkasnya.
Selain Jalan Tobimeita, Jayadi juga menyebutkan fokus penanganan infrastruktur lain di Kota Kendari, termasuk area sekitar Pelindo dan pembangunan jalan di kawasan Bende yang terus diupayakan penyelesaiannya. (red/ID)
