Penulis: La Ode Alifariki, S.Kep., Ns., M.Kes (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Kelas Kerjasama Universitas Hasanuddin)
Keadilan dalam akses layanan kesehatan merupakan isu yang sangat penting di Indonesia. Meskipun negara ini telah berupaya untuk meningkatkan sistem kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih terdapat banyak tantangan dalam memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan dapat berdampak serius pada kesehatan individu dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Berikut, beberapa penyebab, dampak dan solusi terhadap ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan di Indonesia:
Disparitas Geografis
Salah satu contoh ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan di Indonesia adalah disparitas geografis. Wilayah pedesaan dan terpencil sering kali kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai. Misalnya, di daerah seperti Papua, banyak desa yang tidak memiliki puskesmas atau klinik yang dapat memberikan layanan dasar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah tersebut harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan perawatan, sering kali dengan biaya yang tidak terjangkau.
Ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan akibat disparitas geografis memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan lebih rentan terhadap penyakit dan komplikasi kesehatan. Ini dapat menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi, khususnya di kalangan ibu dan anak, serta meningkatnya prevalensi penyakit kronis. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terencana. Pembangunan infrastruktur kesehatan yang lebih baik di daerah terpencil adalah langkah awal yang penting. Selain itu, insentif untuk tenaga kesehatan agar mau bekerja di daerah terpencil juga perlu dipertimbangkan, seperti gaji yang lebih tinggi atau program pendidikan bagi mereka yang bersedia melayani di daerah tersebut.
Ketidakcukupan Tenaga Kesehatan
Kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil juga merupakan masalah besar. Banyak dokter dan perawat lebih memilih bekerja di kota-kota besar yang menawarkan gaji lebih tinggi dan fasilitas yang lebih baik. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Timur, sejumlah puskesmas tidak memiliki dokter tetap, sehingga masyarakat harus mengandalkan kunjungan dokter yang tidak teratur.Hal ini berkontribusi pada rendahnya kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut.
Ketidakcukupan tenaga kesehatan tersebut dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan berisiko tinggi mengalami penyakit yang tidak terdiagnosis dan komplikasi kesehatan yang lebih serius. Ini menciptakan siklus ketidakadilan yang terus berlanjut, di mana kesehatan masyarakat memburuk akibat kurangnya perhatian dan layanan yang memadai.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melaksanakan inisiatif yang lebih agresif dalam menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Ini bisa termasuk memberikan insentif keuangan, seperti tunjangan atau bonus bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah terpencil, serta program pendidikan yang mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan mereka. Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan. Telemedicine, misalnya, dapat membantu memberikan konsultasi jarak jauh bagi pasien di daerah terpencil, sehingga mereka tetap mendapatkan akses ke tenaga medis yang berkualitas. Inisiatif ini dapat mengurangi beban yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di lokasi-lokasi tersebut.
Isu Ekonomi
Aspek ekonomi menjadi faktor penentu lain dalam akses layanan kesehatan. Meskipun JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial, banyak masyarakat masih merasa kesulitan untuk membayar biaya tambahan yang tidak ditanggung, seperti obat-obatan dan layanan tambahan. Contohnya, keluarga di daerah miskin sering kali harus memilih antara membayar biaya kesehatan atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti pangan dan pendidikan.
Ketidakmampuan untuk membayar layanan kesehatan sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan. Penyakit yang seharusnya dapat diobati dengan cepat menjadi lebih serius dan mahal untuk ditangani, berpotensi meningkatkan angka kematian dan morbiditas di kalangan masyarakat yang kurang mampu.
Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan memperluas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memastikan bahwa semua segmen masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, terdaftar dan mendapatkan manfaatnya. Pemerintah juga perlu menjamin bahwa semua layanan dasar termasuk dalam paket asuransi untuk mengurangi beban biaya langsung bagi pasien. pemerintah dapat memberikan subsidi untuk layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk obat-obatan, perawatan rumah sakit, dan layanan kesehatan preventif. Ini dapat membantu mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh individu dan keluarga.
Stigma Sosial
Stigma sosial juga memainkan peran dalam ketidakadilan akses. Pasien dengan kondisi tertentu, seperti penyakit jiwa atau HIV/AIDS, sering kali menghadapi penolakan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Di beberapa daerah, stigma ini sangat kuat, sehingga individu dengan kondisi tersebut merasa terpaksa untuk menyembunyikan penyakit mereka dan tidak mencari perawatan yang dibutuhkan. Masyarakat yang terkena stigma sering kali mengalami isolasi sosial. Hal ini dapat mengakibatkan dampak psikologis yang serius, termasuk depresi, kecemasan, dan penurunan kualitas hidup. Individu yang merasa terasing cenderung tidak mencari dukungan sosial atau perawatan medis yang mereka butuhkan.
Solusi terkait permasalah tersebut adalah mengadakan kampanye pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit dan kondisi kesehatan tertentu, serta mengurangi stigma. Informasi yang akurat dan berbasis bukti dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang kondisi kesehatan. Berkolaborasi dengan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan positif yang menentang stigma. Kedua adalah kampanye melalui media. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan dapat digunakan untuk menampilkan cerita inspiratif dari individu yang berhasil mengatasi stigma dan mendapatkan perawatan kesehatan.
Kebijakan yang Tidak Merata
Kebijakan kesehatan yang tidak merata juga berkontribusi pada ketidakadilan ini. Program-program yang dirancang untuk meningkatkan akses sering kali tidak menjangkau daerah-daerah yang paling membutuhkan. Misalnya, distribusi obat dan vaksin sering kali lebih difokuskan pada kota besar, meninggalkan wilayah pedesaan dan terpencil dengan kekurangan. Kebijakan yang tidak merata dapat berkontribusi pada kesehatan masyarakat yang buruk. Masyarakat di daerah dengan akses terbatas mungkin mengalami peningkatan angka penyakit menular dan tidak menular, serta tingkat kematian yang lebih tinggi, terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
Solusi perbaikan; Pemerintah perlu merumuskan kebijakan kesehatan yang inklusif, mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik di setiap daerah. Melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam proses perencanaan dan implementasi dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan efektif. Kedua dapat melalui peningkatan alokasi sumber daya kesehatan secara adil ke seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Ini termasuk pembangunan infrastruktur kesehatan, penyediaan peralatan medis, dan peningkatan ketersediaan obat-obatan. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam akses layanan kesehatan.
Akses terhadap Teknologi
Di era digital, akses terhadap teknologi informasi kesehatan menjadi semakin penting. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi tersebut. Di banyak daerah, keterbatasan akses internet menghambat masyarakat untuk mencari informasi kesehatan yang dibutuhkan. Contohnya, di wilayah Indonesia timur, keterbatasan infrastruktur internet menghalangi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang layanan kesehatan yang tersedia. Hal ini dapat diatasi melalui program pendidikan kesehatan yang menjangkau masyarakat dengan informasi yang akurat dan relevan. (OPINI)
