KORANHeadline.com, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang komitmen dalam penuntasan kawasan kumuh di Sulawesi Tenggara.
Proyek yang masuk dalam program penanganan kawasan tersebut menjadi prioritas pembangunan Pemprov Sultra. Selain menghadirkan lingkungan yang bersih, program ini juga diyakini bisa menjadi destinasi wisata dari lokal maupun mancanegara.
Berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Bina Marga, dan Tata Ruang, provinsi ini memiliki sekitar 1.127,36 hektar kawasan permukiman kumuh dengan 165.657 unit rumah yang tergolong tidak layak huni.
Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Marga, dan Tata Ruang Sultra, Dr. Ir. Martin Effendi Patulak, M.Si mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya mengerjakan sejumlah program strategis, diantarnya penuntasan kawasan kumuh.
Menurutnya, kondisi permukiman kumuh ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meski provinsi ini memiliki potensi pariwisata yang besar. “Ini juga termasuk program prioritas pemprov,” ungkapnya belum lama ini kepada media.
Terpisah, Kabid Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra, La Liusu, S.T, M.P.W.K, mengungkapkan bahwa penuntasan kawasan kumuh menyasar sejumlah kabupaten.
“Titiknya itu tersebar, ada di Kabupaten Muna, Muna Barat, Kolaka Utara dan Konawe Selatan, paling banyak itu di Kota Kendari. Jadi ini merupakan program penanganan kawasan,” terang La Liusu, baru-baru ini.
Ia menyebut, program pananganan kawasan yang dilaksanakan meliputi program paving blok dan pengaspalan jalan-jalan lingkungan, termasuk pembangunan drainase.
“Program paving blok, pengaspalan jalan-jalan lingkungan dan drainase menjadi prioritas kami. Jadi ini sesuai dengan usulan masyarakat, ada juga aspirasi masyarakat dari dewan. Ini kita jalankan agar masyarakat mendapatkan fasilitas yang layak,” pungkas mantan Kabid Jasa Konstruksi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Marga, dan Tata Ruang Sultra Martin Effendi Patulak menyebutkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat serta pengembangan pariwisata berkelanjutan yang akan mengubah kawasan kumuh menjadi daya tarik wisata budaya.
“Program ini kami rancang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengangkat potensi budaya yang ada agar menjadi daya tarik wisata,” terang Martin.
Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi lima tantangan kebijakan utama. Pertama, keterbatasan anggaran menjadi kendala serius dalam penyediaan infrastruktur dan perbaikan rumah warga.
Kedua, koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas Perumahan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kebudayaan masih perlu ditingkatkan. Martin menekankan bahwa sinergi antara instansi merupakan kunci untuk mempercepat implementasi program ini secara efektif.
Ketiga, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program masih minim. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Keempat, kurangnya tenaga ahli di bidang pengembangan kawasan kumuh dan pariwisata juga menjadi hambatan dalam merancang dan melaksanakan program ini secara optimal.
Kelima, peraturan daerah yang mendukung program ini masih belum memadai. Dibutuhkan regulasi yang jelas untuk mengatur pengelolaan kawasan kumuh serta pengembangan destinasi wisata budaya agar setiap langkah program ini memiliki landasan hukum yang kuat.
Menurutnya, salah satu rekomendasi prioritas adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat agar mereka merasa memiliki program ini dan mendukung keberlanjutannya. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan masyarakat setempat dapat turut menjaga dan merawat hasil pembangunan ini.
Selain itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan pelestarian budaya lokal juga menjadi fokus utama. Konsep wisata berbasis budaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjaga keunikan Sulawesi Tenggara sebagai destinasi wisata yang autentik.
Lewat pendekatan yang menyeluruh ini, Martin optimis bahwa program rehabilitasi kawasan kumuh menuju destinasi wisata budaya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, baik dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun pelestarian budaya.
Sebagai informasi, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra yang dinahkodai Martin Effendi Patulak juga menjalankan sejumlah program lainya, mulai dari pembangunan fasilitas publik, termasuk pembangunan monumen bersejarah.
Sebut saja, pembangunan Patung Haluoleo di Kawasan Bandar Udara Haluoleo, pembangunan Gedung Kantor Gubernur Sultra, pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Tomia Kabupaten Wakatobi.
Kemudian, pembangunan Rumah Makan milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, pembangunan Kolam Renang Brimob buah kolaborasi Pemprov dan Polda Sultra, serta pembangunan Aula Makorem 143/Halu Oleo buah kerjasama Pemprov dan Korem 143/Halu Oleo.
Selanjutnya, ada lanjutan pembangunan ESDM Sultra, pembangunan fasilitas air bersih sumor bor bagi masyarakat, pembangunan sarana sanitasi dan pembangunan fisik lainnya. (ADV)
