KORANHeadline.com, KENDARI, 15 September 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Sinergi Perlindungan Petani di Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Learning CenterOJK Sultra menjadi forum untuk menyatukan langkah lintas pihak dalam membangun ekosistem keuangan dan perlindungan petani yang terintegrasi.
Kegiatan ini dihadiri BPJS Ketenagakerjaan, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pertemuan tersebut membahas pengembangan PROSPERITI (Program Sinergi Perlindungan Petani Sultra) sebagai upaya membangun ekosistem yang mengintegrasikan akses keuangan dan perlindungan sosial bagi petani, termasuk pemetaan kebutuhan, pembagian peran, serta langkah tindak lanjut.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, menyampaikan bahwa PROSPERITI dirancang untuk menghubungkan petani dengan layanan keuangan dan perlindungan sosial secara lebih terintegrasi.
“Petani tidak hanya membutuhkan perlindungan ketika menghadapi risiko, tetapi juga membutuhkan akses pembiayaan, tabungan, asuransi, edukasi, dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Melalui PROSPERITI, kita ingin membangun ekosistem yang menghubungkan seluruh kebutuhan tersebut,” ujar Bismi.
Lebih lanjut, Bismi menyampaikan PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2024 mencapai Rp189,48 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,40 persen. Pada tahun 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 23,79 persen terhadap PDRB Sulawesi Tenggara.
Di sisi lain, terdapat sekitar 329.555 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) serta kelompok tani yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Besarnya peran sektor pertanian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan dan akses keuangan bagi petani.
“Kita tidak ingin PROSPERITI berhenti sebagai konsep, setelah ini perlu ada langkah konkret, mulai dari pemetaan kelompok tani, penentuan sasaran, pelaksanaan piloting, hingga evaluasi dan perluasan program,” ujar bismi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Luky Julianto, menyampaikan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi petani sebagai pekerja bukan penerima upah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), BPJS Ketenagakerjaan juga memperkenalkan mekanisme Keagenan penggerak jaminan sosial (Perisai) sebagai salah satu kanal untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani.
Perlindungan jaminan sosial bagi petani melalui program JKK dan JKM dapat diperoleh dengan iuran sebesar Rp16.800,- per bulan, dan sampai dengan akhir tahun 2026 dikenakan diskon 50%, sehingga cukup membayar Rp8.400,-/bulan.
Dengan iuran tersebut, petani memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah.
Luky menjelaskan bahwa perluasan perlindungan bagi petani perlu didukung dengan mekanisme layanan yang mudah dijangkau melalui keterlibatan kelompok tani dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sebagai kanal edukasi, pendaftaran, dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, ujar Luky.
Dalam pengembangan ekosistem tersebut, BSI menyiapkan infrastruktur layanan keuangan melalui pembukaan rekening bagi petani sebagai tahap awal implementasi PROSPERITI. Layanan tersebut telah terintegrasi dengan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), sehingga petani dapat memperoleh akses terhadap tabungan, pembiayaan, dan perlindungan jaminan sosial dalam satu ekosistem.
Sebagai tahap awal, akan dilakukan pembukaan 50 rekening bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Rekening tersebut menjadi wadah bagi PPL untuk berperan sebagai agen Perisai yang membina beberapa kelompok tani di wilayah binaannya.
Selain itu, sinergi lintas pihak turut memperkuat pelaksanaan PROSPERITI sesuai dengan peran masing-masing. BRMP mendukung penyediaan data dan pendampingan teknis bagi PPL dan kelompok tani melalui Simluhtan, Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara turut mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan sinergi program pemerintah, sementara Bank Indonesia mendukung aspek kebijakan makro, sistem pembayaran, dan literasi keuangan.
Adapun Tani Merdeka Indonesia Sultra berperan dalam mobilisasi dan pendampingan petani secara langsung di lapangan.Melalui PROSPERITI, sinergi lintas sektor diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap layanan keuangan formal, memperkuat perlindungan terhadap risiko sosial dan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kapasitas petani dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. (red/ID)
