KORANHeadline.com, KENDARI – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Apel GabunganPencanangan Pelaksanaan SE2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin, 15 Juni 2026.
Pencanangan yang dirangkaikan dengan apel gabungan Pegawai Pemprov Sultra ini dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sultra, unsur Forkopimda Sultra, Pj. Sekretaris Daerah Sultra, Wakil Walikota Kendari, Pejabat Pimpinan Tinggi Pemerintah Sultra, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, asosiasi dan pelaku usaha, media massa, serta jajaran BPS di Sultra dengan total jumlah peserta apel lebih dari 1.200 orang peserta.
Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan lapangan SE2026, Wakil Kepala BPS RI memasangkan rompi dan tanda pengenal (name tag) kepada perwakilan petugas Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan usaha dan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara membacakan deklarasi serta menandatangani dukungan pelaksanaan SE2026 sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus ekonomi.
Dalam amanatnya, Wakil Kepala BPS RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan yang diberikan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan komitmen bersama bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus dimulai dari data yang berkualitas.Selain itu, beliau juga menyampaikan kebanggaannya dapat menyaksikan langsung hari pertama pendataan Sensus Ekonomi 2026 bersama Pemerintah Provinsi Sultra.
Tanggal 15 Juni 2026 merupakan momentum penting karena pada hari itu menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, seluruh pemangku kepentingan turut mengawali langkah besar untuk mencatat perekonomian bangsa.
Setiap usaha akan didata dan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Sonny menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, SE2026 memiliki sejumlah keistimewaan.
Untuk pertama kalinya, cakupan sensus diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan. Langkah ini dinilai penting karena sektor tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara.
Selain itu, untuk pertama kalinya pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara door-to-door sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai struktur ekonomi nasional maupun regional. Wakil Kepala BPS RI juga menyampaikan bahwa periode pendataan lapangan SE2026 berlangsung lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya, yaitu selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Rentang waktu tersebut ditentukan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewat dari pendataan. Oleh sebab itu, Sonny mengajak seluruh pelaku usaha, UMKM, pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui TIR, yaitu Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan benar, serta yakin bahwa Rahasia data yang diberikan akan terjaga.
Menutup amanatnya, Wakil Kepala BPS RI menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukanlah keberhasilan BPS semata, melainkan keberhasilan bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat seluruh bupati, wali kota, hingga kepala desa, untuk turut berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan SE2026, karena Sensus Ekonomi bukan milik BPS melainkan milik bangsa Indonesia. (red/id)
