KORANHeadline.com, KENDARI – Memasuki 55 hari masa kerja Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto SIK MH sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memastikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan secara intens melakukan rapat koordinasi hingga evaluasi terhadap pelaksanaan oleh instansi teknis bersama para pihak terkait. Terlebih Sultra dalam status tanggap darurat badai el nino.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD yang juga sebagai Ketua Harian Tim Pengendali Infalasi Daerah (TPID) Sultra, sehingga tidak heran jika isu inflasi di Sultra menjadi hangat untuk diperbincangkan, sebab pemerintah getol menginformasikan baik melalui media-media massa maupun media sosial lainnya, untuk bersama-sama peduli terhadap pengendalian inflasi ini.
“Kenaikan inflasi ini selain dirasakan dampaknya baik itu melalui adanya kenaikan harga beberapa komoditas hingga kelangkaan jumlah, juga diungkapkan secara nyata oleh pemerintah, dalam rangka menggugah perhatian serta kepedulian kita bersama, baik itu pemerintah bersama pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat agar tidak panik dan tetap berbelanja skala prioritas, serta mampu memanfaatkan pekarangan kosong,” terang Sekda.
Mantan Kadis Pendidikan melanjutkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan Pj Gubernur Sultra, inflasi yang terjadi saat ini juga tidak lepas dari kondisi cuaca ekstrem yakni adanya musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga Sultra ditetapkan status tanggap darurat terhadap badai el nino.
“Perlu dipahami bahwa dalam rapat inflasi yang dipimpin oleh Pj Gubernur Sultra, dimana diantaranya dihadiri oleh Asisten II Pemprov Sultra, Bank Indonesia, Kepala Bappeda Sultra, Kadis Tanaman Pangan Sultra, Kadis Koperasi dan UKM Sulrta, Kadis KKP, Kabiro Ekonomi, Manajer Operasional Bulog dan sejumlah pihak terkait lainnya mengungkapkan jika inflasi kita berada pada peringkat dua nasional sebesar 3,46 persen (yoy).
Namun meskipun demikian, inflasi September masih berada di range 3 + 1 persen dan jauh di bawah inflasi bulan Desember 2022 sebesar 7,39 persen (yoy),” ungkap Jenderal ASN Provinsi Sultra ini.
Lulusan S3 The Australian National University of Canberra ini melanjutkan, dalam rapat itu terungkapkan bahwa komoditas penyumbang inflasi yakni beras, cabai merah, bawang merah, termasuk ikan-ikanan sebab meskipun ikan melimpah namun terkendala pada produksi es yang dikarenakan pemadaman bergilir karena kemampuan pembangkit listrik akibat kurangnya debit air pada aliran sungai.
“Dalam kesempatan rapat itu juga, Pj Gubernur Sultra menyampaikan adanya kenaikan harga elpiji di Sultra, yang disebabkan terlambatnya perpanjangan perizinkan SPBE Kolaka serta SPBE Konawe, yang mengalami kebakaran sehingga sangat mempengaruhi pasokan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG,red) tabung 3 kilogram di wilayah kita,” ucapnya lagi.
Sekda mengungkapkan, sejak rapat koordinasi terbaru yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sultra pada Rabu tanggal 25 Oktober 2023 hingga Minggu 29 Oktober 2023, terlihat progres signifikan dalam penanganan masalah kenaikan inflasi di Sultra, dimana untuk cabai merah dan bawang merah sudah terkendali dengan limpahan hasil produksi dari SMA/SMK di Sultra yang melakukan penanaman sebanyak 300 ribu dan telah panen.
“Sultra juga memiliki stok gabah yang cukup besar, namun stok tersebut telah diekspor ke daerah lain, namun diimpor kembali tentunya dengan adanya risiko peningkatan harga. Menyikapi hal ini, Pj Sultra akan membuat mekanisme pembelian langsung tetapi tidak menabrak aturan berlaku,” terang Ketua IKA Unhas Wilayah Sultra ini.
Terkait masalah gas elpiji, masih dia, Pemprov Sultra terus berkoordinasi dengan Pertamina guna menjaga supply elpiji di Sultra, sedangkan OPD bersama APH untuk bersama-sama melakukan pemantauan.
“Pemerintah tidak tinggal diam terkait adanya kelangkaan gas elpiji 3 kg, sebab hal itu telah diprediksi bisa memicu kenaikan inflasi daerah. Untuk itu, pemerintah telah menyampaikan kepada pihak PT Pertamina (persero) untuk segera melakukan upaya strategis dalam mengatasi kondisi dimaksud,” ucap Sekda.
Untuk itu, Sekda Provinsi Sultra memberikan apresiasi terhadap upaya PT Pertamina (persero), yang akan segera melakukan pengalihan supply dari SPBE lainnya dan melakukan monitoring di beberapa pangkalan yang tersebar di Kota Kendari, serta melakukan operasi pasar di beberapa kabupaten kota di Sultra, khususnya yang telah konversi.
“Kabar gembira juga, PT Pertamina (persero) telah menyampaikan bahwa kendala distribusi yang menyebabkan kelangkaan elpiji 3 kg telah teratasi, sehingga diharapkan beberapa hari kedepan, distribusi elpiji 3 kilogram di Kota Kendari dan beberapa daerah kabupaten lainnya, telah kembali normal. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik dengan kondisi saat ini,” pesannya.
“Perlu dipahami juga, meskipun Sultra merupakan urutan kedua inflasi tertinggi di Indonesia, namun statusnya masih moderat atau terkendali. Posisi inflasi ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 mencapai 7,39 persen. Secara angka inflasi nasional, pengendalian inflasi di Sultra bisa teratasi,” pungkas Sekda. (red/id)
