KORANHeadline.com, KENDARI – Layanan darurat Call Center 112 Kota Kendari mencatat tingginya aktivitas pengaduan masyarakat sepanjang Maret 2026. Berdasarkan laporan resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari, total panggilan yang masuk mencapai 2.566, dengan 1.854 panggilan dinyatakan valid atau setara 72 persen, sementara 712 lainnya atau 28 persen tergolong tidak valid seperti prank call maupun ghost call.
Dari jumlah panggilan valid tersebut, operator 112 menindaklanjuti dengan pembuatan 199 tiket laporan kejadian yang kemudian didistribusikan ke instansi terkait. Hingga akhir periode pelaporan, sebanyak 120 tiket atau 60 persen telah berhasil diselesaikan, sementara 79 tiket lainnya atau 40 persen masih dalam proses penanganan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengatakan tingginya jumlah panggilan menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan 112 sebagai kanal pengaduan darurat.
“Layanan 112 ini menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Kami terus berupaya memastikan setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh instansi terkait,” ungkapnya.
Namun demikian, ia juga menyoroti masih adanya panggilan tidak valid yang cukup tinggi. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu efektivitas layanan jika tidak dikurangi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan ini secara bijak. Panggilan palsu atau tidak jelas tentu akan menghambat penanganan laporan yang benar-benar membutuhkan respons cepat,” tegasnya.
Data menunjukkan, Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi instansi dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 42 kasus. Disusul oleh PLN sebanyak 34 laporan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 25 laporan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan 21 laporan.
Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Polres masing-masing menerima 13 laporan, sementara sejumlah instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR turut menangani pengaduan sesuai bidangnya.
Jenis laporan yang disampaikan masyarakat cukup beragam, mulai dari gangguan listrik, lampu jalan yang padam, permintaan penebangan pohon, hingga pohon tumbang yang mengganggu aktivitas warga. Selain itu, laporan juga mencakup kejadian kriminal seperti tawuran, kondisi bak sampah penuh, permintaan ambulans darurat, hingga kebakaran dan kerusakan rumah akibat angin kencang.
Masalah lalu lintas dan kemacetan juga menjadi perhatian, termasuk keluhan terkait air PDAM yang tidak mengalir. Beberapa laporan lain bahkan berkaitan dengan penyiraman lumpur dan permintaan pembangunan drainase di wilayah tertentu.
Dari sisi kinerja penanganan, sejumlah instansi menunjukkan capaian yang cukup baik. Dinas Pemadam Kebakaran mencatat tingkat penyelesaian hingga 93 persen dari total 14 laporan, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mampu menyelesaikan 92 persen dari 13 laporan yang diterima.
Kinerja maksimal juga ditunjukkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang berhasil menuntaskan seluruh laporan yang masuk atau 100 persen selesai. PLN dan Polres juga mencatat seluruh laporan telah ditindaklanjuti tanpa tersisa.
Namun, terdapat sejumlah instansi dengan tingkat penyelesaian yang masih rendah. Dinas Perhubungan, misalnya, baru menyelesaikan sekitar 5 persen dari total laporan yang diterima, sementara 95 persen lainnya masih dalam proses. DLHK juga mencatat lebih dari separuh laporan belum terselesaikan.
Di tingkat wilayah, beberapa kecamatan seperti Mandonga berhasil menyelesaikan seluruh laporan yang masuk. Namun, kecamatan lain seperti Poasia, Wua-Wua, Kambu, Kendari Barat, dan Kendari masih memiliki sejumlah laporan yang belum tertangani sepenuhnya.
Sahuriyanto menambahkan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi bersama seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kecepatan respons dan kualitas pelayanan.
“Ke depan, kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap laporan bisa diselesaikan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (red/id)
