KORANHeadline.com, KENDARI – Pelanggaran lalu lintas masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara di Kota Kendari.
Berbagai perilaku, seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, hingga kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.
Berdasarkan data Ditlantas Polda Sultra sepanjang Januari sd. Oktober 2026 tercatat 6.020 pelanggaran lalu lintas di Provinsi Sultra. Dari jumlah tersebut, pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi knalpot tidak sesuai spek (knalpot brong) sebanyak 3.236 pelanggaran, tidak pakai helm sebanyak 2.171 pelanggaran dan melawan arah sebanyak 103 pelanggaran.
Sementara itu, berdasarkan data Dasi Jasa Raharja sepanjang 2026 periode sd. 14 November terjadi 3.087 kasus kecelakaan yang menyebabkan 297 orang meninggal dunia dan 2.788 orang mengalami luka-luka.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah kecelakaan meningkat sebesar 13,95 persen. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia meningkat sebesar 12,93 persen.
Ketua MTI Sultra, Prof. Dr. Ir. Adris Ade Putra, S.T., M.T., IPM., mengatakan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan bagian penting dari upaya mencegah kecelakaan.
“Pelanggaran lalu lintas dapat menciptakan situasi yang membahayakan, baik bagi pelanggar maupun pengguna jalan lainnya. Misalnya, melanggar batas kecepatan dapat mengurangi waktu pengendara untuk bereaksi, sedangkan menerobos lampu lalu lintas berpotensi menimbulkan konflik dengan kendaraan dari arah lain,” ujarnya.
Menurut dia, keselamatan berkendara perlu dibangun melalui pemahaman bahwa setiap aturan memiliki tujuan untuk mengendalikan risiko di jalan. Karena itu, edukasi perlu dilakukan secara konsisten dan disertai pengawasan serta penegakan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Tenggara, Nur Akbar menyampaikan bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas terus menjadi perhatian bersama dalam upaya menekan kecelakaan dan fatalitas di wilayah tersebut.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk mendorong pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta kegiatan yang menyasar kelompok masyarakat dan komunitas pengguna jalan,” kata Nur Akbar.
Sejumlah program telah dijalankan selama periode tahun 2026 bersama para pemangku kepentingan, antara lain PPKL (Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas), Safety Campaign, Diklat Pengemudi dan Awak Angkutan Umum, Pelatihan PPGD (Pelatihan Penanganan Gawat Darurat), Giat Ramp Check bersama Stakeholder, Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas (MUKL), Pembuatan/Pemasangan Sarana & Prasarana Spanduk Himbauan serta Survey Titik Rawan Laka.
Jasa Raharja Kanwil Sulawesi Tenggara juga menggandeng Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Bapenda untuk menyampaikan pesan keselamatan melalui Operasi Gabungan (Opsgab).
Nur Akbar mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi setiap aturan lalu lintas, seperti menjaga kecepatan, menggunakan helm dan sabuk keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.
“Jangan menunggu kecelakaan terjadi untuk menyadari pentingnya keselamatan. Setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan menjaga keselamatan Bersama, ” imbaunya.
Selain memperkuat upaya pencegahan, Jasa Raharja juga memastikan hak masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi sesuai ketentuan.
Seluruh proses pengurusan santunan Jasa Raharja tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat diimbau untuk mengurus santunan secara langsung melalui kantor Jasa Raharja atau petugas yang berwenang tanpa menggunakan jasa perantara. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian pelayanan secara mudah, transparan, dan akuntabel. (red/ID)












