KORANHeadline.com, KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama jajaran Polres dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) berhasil membongkar 16 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026.
Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 18 orang sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti turut diamankan, mulai dari ribuan liter BBM jenis Solar dan Pertalite, ratusan tabung LPG 3 kilogram, hingga kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra, Kombes Pol. Wisnu Wibowo, mengatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program Quick Wins Kapolri dalam memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
“Sejak 1 Oktober hingga saat ini, Polda Sultra bersama seluruh jajaran telah mengungkap 16 laporan polisi dengan 18 orang tersangka. Barang bukti yang diamankan meliputi LPG, Pertalite, dan Solar,” ungkap Wisnu dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2026).
Ia merinci, barang bukti yang berhasil disita terdiri dari 14.000 liter Solar atau Biosolar, 3.183 liter Pertalite, serta 433 tabung LPG 3 kilogram.
Selain itu, polisi mengamankan 10 unit mobil jenis minibus dan pikap, satu dump truck, satu tangki berkapasitas 5.000 liter, satu kapal, 121 jeriken berkapasitas 30 liter, 11 jeriken berkapasitas 20 liter, delapan tandon berkapasitas 1.000 liter, tiga drum besi, empat selang plastik, satu pompa celup, satu timbangan berkapasitas 30 kilogram, serta empat pelat nomor kendaraan yang diduga digunakan untuk mengakali barcode pembelian BBM.
Wisnu menjelaskan, para pelaku menjalankan praktik penyalahgunaan dengan berbagai modus. Untuk LPG 3 kilogram, barang bersubsidi tersebut dikumpulkan dari pangkalan dan pengecer, kemudian dikirim ke daerah lain yang menawarkan harga jual lebih tinggi.
Dalam pengungkapan kasus LPG, polisi menemukan dua jalur pengiriman. Pertama, pengungkapan di wilayah Konawe dengan barang bukti lebih dari 200 tabung yang diduga akan dikirim ke Morowali. Kedua, pengungkapan oleh Ditpolairud terhadap pengiriman sekitar 200 tabung LPG melalui jalur laut menuju wilayah kepulauan.
Sementara itu, penyalahgunaan Pertalite terungkap melalui praktik pembelian BBM di SPBU menggunakan barcode, kemudian dikumpulkan untuk dikirim ke wilayah Kepulauan Wawonii. BBM tersebut diduga akan dijual kembali melalui jaringan pengecer dengan potensi keuntungan dari selisih harga sekitar Rp18.000 hingga Rp20.000 per satuan jual.
Adapun praktik penyalahgunaan Solar bersubsidi dilakukan dengan mengumpulkan BBM dari sejumlah SPBU maupun SPBN, kemudian ditampung menggunakan tandon sebelum didistribusikan ke wilayah pertambangan. Perbedaan harga antara Solar subsidi dan BBM industri diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik tersebut.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Wisnu menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi karena merugikan masyarakat yang berhak menerima manfaat subsidi pemerintah.
“Kegiatan ini menjadi shock therapy bagi masyarakat bahwa setiap tindakan penyimpangan distribusi BBM dan LPG bersubsidi memiliki konsekuensi hukum. Penindakan ini tidak akan berhenti sampai di sini, tetapi terus kami lakukan mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek,” tegasnya.
Di tempat yang sama, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Hendra, menyampaikan apresiasi kepada Polda Sultra, khususnya Ditreskrimsus, Polresta Kendari, dan Ditpolairud atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut.
Ia memastikan Pertamina mendukung penuh upaya penegakan hukum melalui penyediaan data dan informasi untuk memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi.
Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM bersubsidi melalui SPBU resmi dan LPG 3 kilogram melalui pangkalan resmi. Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM maupun LPG subsidi, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135. (red/ID)
