KORANHeadline.com, KENDARI – Pendiri Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra), Jurni, angkat bicara terkait pemecatan La Ode Tariala sebagai kader partai yang saat ini menjabat Ketua DPRD Sultra.
Ia mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut dan mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Jurni menilai polemik pemecatan La Ode Tariala telah berlangsung panjang dan berpotensi merugikan partai secara internal maupun dalam menjaga kepercayaan publik.
Menurutnya, keputusan pergantian kader yang berkaitan dengan posisi strategis di lembaga legislatif semestinya disertai alasan yang jelas, terutama apabila proses tersebut berujung pada pergantian antarwaktu (PAW).
“PAW ini karena apa? Harus ada alasan yang disampaikan kepada publik. Tariala diganti karena melanggar apa? Kalau pelanggaran itu tidak ditemukan, NasDem juga harus menjelaskan kepada masyarakat apa alasan pergantian tersebut,” tegas Jurni, Selasa (27/10/2026).
Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan internal partai, tetapi juga berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang telah memberikan suara kepada La Ode Tariala dalam pemilihan legislatif.
Jurni menyoroti konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Utara. Menurutnya, keputusan pergantian wakil rakyat harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilu.
“Ketika Tariala di-PAW seperti ini, tentu konstituen yang memilihnya bisa merasa dirugikan. Karena itu, keputusan tersebut harus memiliki dasar dan alasan yang jelas,” ujarnya.
Jurni juga mempertanyakan aspek hukum dari keputusan tersebut. Ia berpandangan, apabila pergantian dilakukan tanpa persoalan atau pelanggaran yang jelas, keputusan itu patut dipertanyakan.
Ia bahkan menilai polemik tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat Sultra kepada Partai NasDem. Jurni mengingatkan agar pimpinan partai tidak mengabaikan aspirasi kader maupun masyarakat dalam mengambil keputusan strategis.
“Menurut saya, NasDem justru bisa merugi jika persoalan ini tidak dijelaskan dengan baik. Ini bukan cara memperbaiki keadaan, tetapi berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai,” katanya.
Lebih jauh, Jurni meminta DPP Partai NasDem mengevaluasi informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap La Ode Tariala.
Ia berharap DPP tidak hanya menerima informasi sepihak dalam menyikapi persoalan internal partai, tetapi juga mendengar penjelasan dan aspirasi kader di daerah.
“Saya minta DPP melihat persoalan ini secara menyeluruh. Banyak kader di Sulawesi Tenggara yang sudah berkontribusi untuk partai, tetapi mungkin tidak semuanya berani menyampaikan pendapat secara terbuka,” ungkapnya.
Jurni turut meminta agar alasan pergantian La Ode Tariala dijelaskan secara transparan. Ia mempertanyakan apakah kedekatan Tariala dengan gubernur menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi polemik tersebut.
Menurutnya, hubungan komunikasi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Kalau alasannya karena Ketua DPRD dekat dengan gubernur, apakah itu salah? Menurut saya, komunikasi antara legislatif dan eksekutif justru diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah,” tegasnya.
Jurni menegaskan, sejak awal dirinya mempertanyakan rencana pergantian tersebut. Ia meminta Partai NasDem memberikan penjelasan yang terang kepada publik mengenai dasar keputusan terhadap La Ode Tariala agar polemik tidak terus berkembang dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Hingga berita ini disusun, pernyataan Jurni tersebut menjadi sorotan dalam polemik internal Partai NasDem Sultra. Penjelasan dari pihak DPP maupun pimpinan partai terkait alasan pemecatan dan proses PAW La Ode Tariala diperlukan agar persoalan ini dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. (red/id)
