KORANHeadline.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Kendari mendapat dukungan besar untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui Program Aspirasi Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Tahun 2026 senilai Rp107 miliar.
Program pengelolaan sampah terpadu tersebut diterima langsung Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., dalam kegiatan penyerahan program LSDP se-Sulawesi yang berlangsung di Kota Makassar, Selasa (6/10/2026).
Penyerahan program dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bersama Ketua Komisi II DPR RI. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar di daerah, khususnya sektor pengelolaan persampahan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Kendari didampingi Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muh. Inarto dan Kepala Bappeda Kota Kendari Muh. Saiful.
Wali Kota Siska menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI serta seluruh pihak yang memberikan dukungan kepada Kota Kendari melalui program LSDP.
Menurut Siska, dukungan tersebut menjadi peluang penting bagi Pemkot Kendari untuk memperkuat pelayanan persampahan sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Kendari menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui program Aspirasi LSDP ini. Bantuan ini tentu menjadi peluang besar bagi kami untuk semakin memperkuat pelayanan persampahan di Kota Kendari,” ujar Siska.
Ketua Komwil VI APEKSI itu menegaskan, persoalan sampah tidak dapat ditangani hanya dengan mengandalkan proses pengangkutan dan pembuangan akhir. Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir.
Karena itu, Siska menilai program LSDP sejalan dengan langkah Pemkot Kendari dalam membangun sistem persampahan yang mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Program LSDP merupakan proyek strategis pemerintah yang didukung Bank Dunia melalui skema performance-based grants. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah.
Secara nasional, program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk kapasitas kelembagaan, perencanaan, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, pengangkutan, pengolahan serta pengurangan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.
Untuk Kota Kendari, program tersebut memiliki keterkaitan dengan rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah di kawasan TPAS Puuwatu. Kesiapan Kota Kendari mengikuti program LSDP sebelumnya juga telah melalui pendampingan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Pada Agustus 2026, tim Bangda Kemendagri bersama Pemkot Kendari melakukan pembahasan persyaratan pelaksanaan LSDP sekaligus meninjau lokasi rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Puuwatu.
Siska menegaskan, Pemkot Kendari akan mengoptimalkan dukungan tersebut agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan persampahan dan lingkungan perkotaan.
“Kami akan memastikan program ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat Kota Kendari. Yang paling penting adalah bagaimana program ini nantinya benar-benar memperkuat sistem pelayanan persampahan dari hulu sampai hilir,” katanya.
Ketua HKTI Kota Kendari itu berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembenahan sistem persampahan sekaligus mendorong perubahan pola pengelolaan sampah di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengurangi serta memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah ini bisa berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya. (red/ID)
