KORANHeadline.com, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu. Rakor ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rakor yang dipimpin langsung oleh
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Dari jajaran Pemprov Sultra, turut hadir perwakilan BPS, inspektorat dan dinas terkait lainnya. Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sebuah forum nasional yang membahas strategi penguatan fiskal dan pengendalian inflasi daerah. Salah satu poin penting dalam arahannya adalah dorongan kepada kepala daerah untuk memaksimalkan belanja daerah guna menggerakkan roda perekonomian dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di hotel.
“Pak Menteri memberikan arahan, sebagaimana yang beliau juga sampaikan secara terbuka di media, bahwa silakan teman-teman kepala daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk dapat menyelenggarakan rapat dan pertemuan di hotel,” ungkap Wamendagri.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap dilakukan dengan memperhatikan beberapa catatan penting, yaitu urgensi, substansi, dan frekuensi kegiatan.
“Kalau tidak perlu, tidak usah dibuat perlu. Kalau tidak ada urgensinya, tidak usah diprioritaskan. Dan tentu, dari segi frekuensi juga harus dibatasi sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Wamendagri berharap kebijakan ini dapat menghidupkan kembali sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat terdampak, sekaligus menjaga ekosistem ekonomi lokal tetap berputar.
“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan. Kita ingin ekosistem perhotelan dan pariwisata kembali hidup, mengantisipasi dampak-dampak ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja dan lainnya,” terangnya.
Diakhir arahannya, Wamendagri meminta seluruh kepala daerah untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi masing-masing daerah serta menggunakan data yang dimiliki untuk menetapkan prioritas secara tepat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Pudji Ismartini, memaparkan perkembangan inflasi nasional. Berdasarkan data historis periode 2021–2025, bulan Mei umumnya mengalami inflasi. Namun, tahun ini tercatat berbeda.
“Inflasi tertinggi pada bulan Mei terjadi di tahun 2022 sebesar 0,40 persen. Sementara, Mei 2025 justru mencatatkan deflasi sebesar 0,37 persen—angka terendah dalam lima tahun terakhir,” jelas Pudji.
Ia menyampaikan bahwa andil terbesar terhadap pergerakan inflasi selama bulan Mei umumnya berasal dari komponen inti. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, komponen harga bergejolak atau volatile food mendominasi penyumbang inflasi.
Di bulan Mei 2025, inflasi masih dipengaruhi oleh komoditas-komoditas bergejolak seperti tomat, beras, dan timun. Sementara itu, dari sisi komponen inti, tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk juga menjadi penyumbang inflasi.
Berdasarkan data SP2KP hingga 5 Juni 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama Juni menunjukkan bahwa 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 25 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan IPH di 12 provinsi tersebut didominasi oleh komoditas beras dan daging ayam ras.
Pudji menekankan pentingnya pengendalian harga pangan dan penguatan distribusi logistik daerah. “Ketika komponen harga bergejolak mendominasi, itu berarti sistem distribusi dan pasokan belum stabil. Ini harus menjadi fokus kerja pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.
Wamendagri juga mengingatkan pentingnya optimalisasi ruang fiskal daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus mampu mengelola belanja daerah secara efektif, berbasis data yang akurat.
“Kepala daerah perlu terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing dapat berjalan maksimal. Selain itu, pemerintah pusat membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan dan data-data strategis,” ujarnya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah dapat semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (red/rls)
