KORANHeadline.com, KENDARI – Kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026), menjadi titik dimulainya program besar bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi dan Gorontalo.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang menyasar ribuan rumah tidak layak huni di kawasan Sulawesi dan Gorontalo.
Peluncuran program tersebut tidak hanya berlangsung seremonial. Dua menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto itu turun langsung melihat kondisi rumah warga di pesisir Kota Kendari yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Mereka menyaksikan secara langsung rumah-rumah reyot yang dihuni masyarakat miskin dengan kondisi sanitasi minim hingga bangunan yang nyaris roboh.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program BSPS tahun ini mengalami lonjakan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 hanya tersedia sekitar 1.129 unit bantuan bedah rumah di Sulawesi Tenggara, maka pada 2026 meningkat menjadi 8.973 unit.
“Kenaikannya sampai 742 persen. Ini bukti keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Maruarar.
Dalam kunjungan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Kendari yang dinilai aktif mendukung program penanganan rumah tidak layak huni, termasuk menyiapkan rumah susun sebagai alternatif hunian sementara bagi warga.
“Saya senang sekali, Bu Wali Kota juga tadi siapkan rusun jadi warga bisa pindah. Itu artinya ada gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah kota,” ujar Maruarar.
Ia juga menegaskan peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan DPR RI, khususnya Komisi V, yang disebut aktif memperjuangkan tambahan kuota bantuan rumah bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
Dalam pelaksanaan BSPS tahun 2026, sebagian besar alokasi difokuskan pada wilayah pesisir sebanyak 7.238 unit. Sementara wilayah perdesaan mendapat 902 unit dan wilayah perkotaan sebanyak 833 unit.
Khusus Kota Kendari, pemerintah menyiapkan 548 unit bantuan rumah yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah itu meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 121 unit.
Program BSPS menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan bantuan peningkatan kualitas rumah senilai Rp20 juta per unit. Salah satu calon penerima bantuan di Kelurahan Poasia tercatat hanya memiliki penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Selain dihadiri langsung para pejabat pusat dan daerah, peluncuran program juga dihubungkan secara virtual dengan sejumlah kepala satuan kerja dan penerima bantuan di berbagai provinsi Sulawesi dan Gorontalo. Melalui layar video konferensi, Menteri PKP memantau langsung kesiapan pembangunan rumah di Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Bahtiar, menjelaskan program BSPS tahun ini diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 35 ribu tenaga kerja.
“Total tenaga kerja yang terserap sekitar 35.892 pekerja dengan dukungan tenaga pendamping teknis dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Bahtiar, tenaga pendamping memiliki peran penting mulai dari verifikasi calon penerima, penyusunan anggaran pembangunan, pengawasan kualitas bangunan, hingga memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program bedah rumah menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat miskin. Ia mengaku tersentuh setelah melihat langsung kondisi rumah warga yang selama ini hidup dengan keterbatasan.
“Kita ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah bisa merasakan kehadiran negara,” kata Tito.
Ia menegaskan program BSPS bukan sekadar pembangunan fisik rumah, tetapi bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Masalah rumah tidak layak huni ini harus terus dikurangi dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Tito juga memuji langkah Menteri PKP yang turun langsung ke kawasan permukiman warga miskin. Menurutnya, tidak semua pejabat mau melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat di lapangan.
Program BSPS sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap program tersebut mampu menghadirkan lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan manusiawi bagi warga di Sulawesi dan Gorontalo.
Ikut juga Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS RI, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae beserta anggota Komisi V DPR asal Sulawesi Tenggara Ahmad Safei, Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, Forkopimda dan sejumlah pejabat. (red)
