KORANHeadline.com, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Tenggara bergerak masif untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang digelar bagi para pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi Driver Pelabuhan Kendari.
Kegiatan yang berlangsung di Pelabuhan Kendari tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman terkait mengenai pentingnya jaminan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi saat bekerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, Luky Julianto, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa profesi pengemudi memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi karena mobilitas mereka di jalan. Oleh karena itu, kepesertaan jaminan sosial menjadi hal yang krusial.
“Driver ini, mereka berhadapan dengan risiko kerja yang tinggi setiap harinya. Dengan menjadi peserta, para driver bisa beraktivitas dengan tenang karena seluruh risiko kerja sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Luky, Jumat (5/6)
Dalam pemaparan pihak BPJS Ketenagakerjaan dijelaskan secara detail Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Perlindungan JKK berlaku sejak peserta berangkat dari rumah menuju lokasi kerja hingga kembali ke rumah. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan dalam perjalanan kerja, seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai indikasi medis.
“Jika peserta mengalami kecelakaan kerja dan tidak mampu bekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan pengganti penghasilan sebesar 100 persen upah selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan berikutnya,” katanya.
Selain itu, peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak memperoleh santunan hingga Rp70 juta. Ahli waris juga mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dengan total nilai maksimal Rp174 juta mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi.
Terkait iuran, dijelaskan bahwa peserta cukup membayar Rp16.800 per bulan untuk dua program (JKK dan JKM) atau Rp36.800 per bulan untuk tiga program (JKK, JKM, dan JHT).
“Saat ini, pemerintah memberikan keringanan iuran menjadi Rp8.400 untuk dua program dan Rp28.400 untuk tiga program yang berlaku hingga Desember 2026, dan terkhusus bagi pekerja sektor transportasi sampai dengan Maret 2027” jelas Luky.
Diharapkan pemahaman program BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menyentuh pekerja informal lainnya untuk memastikan jaminan sosial ketenagakerjaannya sehingga tercipta kondisi kerja yang nyaman, tenang, dan sejahtera bagi seluruh pekerja. (res)
