Metro

Dewan Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Kendari

1137
×

Dewan Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Kendari

Sebarkan artikel ini
La Yuli

KORANHeadline.com, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di Kota Kendari pada 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan kota Kendari pada 2024 tercatat hanya 4,23 persen. Lebih rendah jika dibandingkan sebelumnya (2023) yang tercatat sebesar 4,59 persen.

Anggota DPRD Kota Kendari, La Yuli mengapresiasi capaian ini meskipun angka pengangguran masih menjadi tantangan serius.

Baca Juga :  Rakor Pembina Samsat Tingkat Nasional, Dorong Sinergitas Stakeholder untuk Pelayanan Publik Modern dan Adaptif

Selain itu, ia juga menyoroti program-program yang dinilai belum sepenuhnya berkelanjutan yang tengah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

“Saya menyarankan penguatan sektor UMKM, pendampingan, dan akses pasar berbasis teknologi,” ujarnya dalam Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun anggaran 2024, Senin (21/4/2025).

DPRD memberikan sejumlah catatan strategis, terutama terkait pelayanan dasar publik seperti pelayanan rumah sakit, pengelolaan sampah, dan permasalahan anak jalanan.

Baca Juga :  Raup 12.211 Suara, Tim Brigade Optimis Hj Gunartin Melenggang ke Parlemen Provinsi

La Yuli yang juga Ketua Pansus LKPJ menekankan perlunya program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan terima kasih atas evaluasi DPRD dan menyatakan komitmen untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan penyempurnaan kinerja.

Ia menekankan bahwa membangun Kota Kendari merupakan tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif.

Baca Juga :  BPJamsostek Sultra Bayar Klaim Rp263,5 Miliar Sepanjang 2023

Meskipun capaian tahun 2024 belum sepenuhnya optimal, Pemkot Kendari berkomitmen untuk memperkuat program prioritas, termasuk penanganan banjir, kebersihan, pendidikan dan kesehatan gratis, serta pemberdayaan RT/RW dan bantuan UMKM. (red/rls)

















Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!