KORANHeadline.com, KENDARI — BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX bersama Kantor Cabang Kendari menggelar Media Workshop sebagai ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi bersama insan pers dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Selasa (12/05).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka antara BPJS Kesehatan dan media massa, khususnya dalam memperkuat penyebarluasan informasi terkait implementasi Program JKN kepada masyarakat.
Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Asyraf Mursalina menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman publik terhadap Program JKN. Menurutnya, pemberitaan yang akurat dan berimbang turut berkontribusi terhadap keberhasilan program jaminan kesehatan nasional tersebut.
“Media bukan hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam membangun literasi publik mengenai Program JKN. Karena itu, kami ingin membangun ruang dialog yang terbuka dan kolaboratif bersama insan pers,” ujar Asyraf.
Ia mengatakan, melalui forum tersebut BPJS Kesehatan tidak hanya menyampaikan perkembangan program, tetapi juga membuka ruang untuk menerima berbagai masukan dan perspektif dari media terkait pelaksanaan JKN di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Asyraf juga memaparkan perkembangan cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Sulawesi Tenggara per 1 Mei 2026. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN mencapai 2.887.470 jiwa atau setara 100,38 persen dari total penduduk.
Sementara itu, jumlah peserta aktif tercatat sebanyak 2.485.553 jiwa atau sekitar 86,41 persen dari total penduduk yang telah terdaftar. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap perlindungan jaminan kesehatan di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan.
Menurut Asyraf, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi yang terjalin baik antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperluas cakupan kepesertaan dan menjaga keaktifan peserta JKN.
“Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berjalan sangat baik. Dukungan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan melalui Program JKN,” ungkap Asyraf.
Ia menambahkan, sinergi tersebut diwujudkan melalui dukungan kebijakan daerah, penguatan integrasi data kepesertaan, hingga komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bagi penduduk yang membutuhkan bantuan pembiayaan iuran.
Lebih lanjut, Asyraf menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan menjalankan fungsi strategis dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional atau health care financing. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan pembiayaan layanan kesehatan secara terintegrasi, mulai dari penghimpunan iuran, pengelolaan risiko bersama (risk pooling), hingga pembelian layanan kesehatan secara strategis (strategic purchasing).
Menurut dia, mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dapat berjalan secara optimal, berkualitas, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, BPJS Kesehatan juga menyoroti tren peningkatan kasus penyakit katastropik yang menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan Program JKN. Penyakit seperti jantung, kanker, dan stroke saat ini tercatat sebagai penyumbang terbesar pembiayaan pelayanan kesehatan.
“Peningkatan kasus penyakit katastropik berdampak langsung pada tingginya pembiayaan layanan kesehatan dalam sistem JKN,” jelas Asyraf.
Karena itu, ia menilai penguatan upaya promotif dan preventif perlu menjadi perhatian bersama. Edukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dinilai menjadi langkah penting dalam menekan angka penyakit katastropik sekaligus menjaga keberlanjutan Program JKN.
“Upaya pencegahan harus menjadi fokus bersama agar beban pembiayaan dapat lebih terkendali dan keberlanjutan Program JKN tetap terjaga,” tutupnya. (red/id)
