KORANHeadine.com, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berhasil menempati peringkat kedua Pelaporan dan Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Penghargaan diberikan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kantor Gubernur Sultra, Senin (4/12).
Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Ridwansyah Taridala saat diserahkan Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh didampingi Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto disela kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024.
“Terima kasih atas penghargaan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi (para ASN Pemkot, red). Mempertahankan yang sudah bagus dan memperbaiki yang perlu diperbaiki lagi,” ujar Sekda kepada media usai kegiatan.
Saat ditanya terkait program Pemkot Kendari di 2024, Jenderal ASN Pemkot menyebut, pihaknya fokus terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik.
“Kalau kita mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun hingga 2026, yakni meningkatkan Sumber Daya Manusia dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur,” beber Sekda Kota Kendari.
Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju yang membuat kita harus tetap waspada.
Namun demikian, pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tetap terjaga dapat menjadi modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024. Gubernur mengajak semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBN untuk bekerja keras, bersinergi dan bahu-membahu dalam mengelola APBN secara makin baik agar APBN dapat digunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Ditempat sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Syarwan dalam laporannya menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebesar Rp25,88 Trilliun (naik 1,16% dibanding tahun 2023) yang terdiri dari Alokasi untuk Satker K/L Rp7,31 trilliun serta Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp18,57 triliun.
Rincian anggaran yang dialokasikan ke satker K/L di Sulawesi Tenggara sebesar Rp7,31 triliun tersebut, untuk 447 Satuan Kerja yang dicairkan melalui 4 KPPN di wilayah Sultra (KPPN Kendari, KPPN Kolaka, KPPN Bau-Bau, dan KPPN Raha) dengan rincian belanja pegawai Rp2,61 triliun, belanja barang Rp3,12 triliun, belanja modal Rp1,57 triliun dan belanja bantuan sosial Rp9,05 miliar.
“Alokasi Belanja Negara tersebut diarahkan untuk Perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada,” ungkap Syarwan.
“”
Anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp18,57 triliun (naik 4,36% dibanding tahun 2023), terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,45 triliun (naik 8,48%), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,63 triliun (naik 4,20%), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,94 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp66,15 miliyar, dan Dana Desa sebesar Rp1,47 triliun (naik 0,53%).
“Peningkatan Alokasi TKD tersebut untuk, mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting,” beber Syarwan. (red/id)
)